Portal Timur.com – Mengalami pembengkakan biaya proyek kereta cepat, PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) bakal menambah hutang kepada China Development Bank (CDB). Hutang ini diperuntukkan menambal biaya proyek kereta cepat yang membengkak.
Untuk pembiayaan bengkaknya dana proyek kereta cepat akan ditutup dengan cara menyetor ekuitas tambahan dari konsorsium KCIC dan juga menambah pinjaman ke pihak China Development Bank (CDB). Penambahan setoran ekuitas ke KCIC dilakukan sebesar 25%, sisanya dibiayai dengan pinjaman dari CDB.
Nilai cost overrun kereta cepat itu sendiri disepakati sebesar US$ 1,2 miliar atau kurang lebih sekitar Rp 18 triliun. Jumlah itu, lebih besar daripada hitungan China sebelumnya, namun lebih kecil sedikit dari hitungan pihak Indonesia lewat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pemerintah sendiri sudah menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) Rp 3,2 triliun kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk memenuhi porsi ekuitas konsorsium Indonesia di KCIC. KAI merupakan pemegang saham terbesar konsorsium Indonesia di KCIC, perusahaan kereta api itu bisa dibilang memimpin konsorsium Indonesia di KCIC.
Menurut perhitungan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo kemungkinan tambahan utang yang dilakukan ke CDB jumlahnya mencapai US$ 550 juta atau sekitar Rp 8,5 triliun. Angka itu didapatkan dari porsi pinjaman sebesar 75% dari total biaya bengkak US$ 1,2 miliar.
Presiden Joko Widodo angkat bicara mengenai rencana penambahan hutang ini, pemerintah akan pro alias mendukung transportasi massal. Juga termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kereta cepat dan beberapa transportasi massal lainnya, menurutnya menjadi keharusan untuk dibuat di kota-kota besar.
“Kita ini harus pro pada transportasi massal, jangan pro kendaraan pribadi. Mumpung ini di IIMS. Pro transportasi massal namanya LRT, MRT, kereta api dan kereta api cepat itu menjadi keharusan bagi kota-kota besar,” ungkap Jokowi di sela-sela IIMS 2023 di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat.
Jokowi juga mengatakan harus ada integrasi transportasi antar kota maupun dalam kota. Hal ini dilakukan agar masyarakat cenderung tak memilih penggunaan kendaraan pribadi.
“Ini agar moda transportasi terintegrasi di dalam kota maupun dari kota ke kota sehingga orang tidak cenderung dengan namanya mobil pribadi,” sebut Jokowi.